empat teori pers

EMPAT TEORI PERS

 

            Pers adalah lembaga kemasyarakatan (social institution) yang merupakan subsistem dari sistem kemasyarakatan tempat ia beroperasi, bersama-sama dengan subsistem lainnya. Dengan demikian, maka pers tidak hidup secara mandiri, tetapi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Bersama-sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya itu, pers berada dalam keterikatan organisasi yang bernama Negara dengan pemerintah sebagai perencana dan pelaksana pencapaian tujuannya. Eksistensi pers dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh falsafah dan system politik Negara dan pemerintah tempat per situ hidup. Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Scrhamm dalam bukunya Four Theories Of The Press menyatakan bahwa pers di dunia sekarang dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu :

 

Þ    Authoritarian Press (pers otoriter)

Þ    Libertarian Press (pers liberal)

Þ    Social Responsibility Press (pers tanggung jawab sosial)

Þ    Soviet Communist Press (pers komunis Soviet)

 

Yang dimaksud dengan pers sekarang ini adalah pers dalam arti kata media massa cetak. Ditegaskan dengan istilah cetak karena ada sementara ahli yang memasukkan media massa elektronik __seperti radio dan televisi__ ke dalam pers. Pers adalah sarana yang menyiarkan produk jurnalistik. Pada zaman modern sekarang ini, jurnalistik tidak hanya mengelola berita, tetapi juga aspek-aspek lain untuk isi surat kabar atau majalah. Karena itu fungsinya bukan lagi menyiarkan informasi, tetapi juga mendidik, menghibur, dan mempengaruhi agar khalayak melakukan kegiatan tertentu. Fungsi-fungsi tersebut adalah :

 

a)      Fungsi menyiarkan informasi, ini merupakan fungsi pers yang pertama dan utama. Khalayak memerlukan informasi yang ada di dunia ini mengenai peristiwa yang sedang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan orang lain, apa yang dikatakan orang lain, dan sebagainya.

b)      Fungsi mendidik, sebagai sarana pendidikan massa, pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah pengetahuannya.

c)      Fungsi menghibur, hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat pers untuk mengimbangi berita-berita berat (hard news) dan artikel-artikel yang berbobot.

d)      Fungsi mempengaruhi, fungsi ini menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Fungsi mempengaruhi dari pers secara implisit terdapat pada berita, sedangkan secara eksplisit terdapat pada tajuk rencana dan artikel.(Effendi, 2004:62-65)

 

Sistem pers adalah subsistem dari sistem komunikasi. Ia mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan sistem lain, Unsur yang paling penting dalam pers adalah media massa. Media massa menjalankan fungsi untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Melalui media, masyarakat dapat menyetujui atau menolak kebijakan pemerintah. Lewat media pula berbagai inovasi atau pembaruan bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Inilah peran pentingnya pers. Marshall Mc Luhan menyebutnya sebagai The Extension Of Man (media adalah ekstensi manusia). Dengan kata lain media adalah perpanjangan dan perluasan dari kemampuan jasmani dan rohani manusia. Berbagai keinginan, aspirasi, pendapat, sikap perasaan manusia bisa disebarluaskan oleh pers.

Mengutip pendapat Wilbur Schramm (1973), tak bisa dipungkiri juga bagi masyarakat, pers bisa dianggap sebagai pengamat, forum dan guru (watcher, forum and teacher). Artinya, setiap hari pers memberi laporan ulasan mengenai kejadian, menyediakan tempat (forum) bagi masyarakat untuk mengeluarkan pendapat secara tertulis, dan turut mewariskan nilai-nilai ke masyarakat dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, pers mengamati kejadian dan melaprokannya kepada masyarakat, menjadi tempat diskusi (mengeluarkan ide atau gagasan dan menanggapinya) serta kemampuan mendidik masyarakat ke arah kemajuan(pers memberikan ilmu pengetahuan serta mengarahkan masyarakat pada pembaruan).Pers memiliki kedua sisi kedudukan. Pertama, sebagai medium komunikasi yang tertua dibanding medium yang lain. Kedua, pers sebagai lembaga kemasyarakatan atau institusi sosial merupakan bagian integral dari masyarakat dan bukan merupakam unsur asing atau terpisah. (Nurudin, 2004:69-72)

PENJELASAN TENTANG EMPAT TEORI PERS

 

            Seperti juga negara yang memiliki falsafah, pers pun memiliki falsafahnya sendiri. Falsafah atau dalam bahasa Inggris philosophy salah satu artinya adalah tata nilai atau prinsip-prinsip untuk dijadikan pedoman dalam menangani urusan-urusan praktis. Falsafah pers disususn berdasarkan sistem politik yang dianut oleh masyarakat dimana pers bersangkutan hidup. Falsafah pers yang dianut bangsa Amerika yang liberalistis berlainan dengan falsafah pers yang dianut Cina atau Uni Soviet yang bersifat komunistis sebelum negara tersebut dileburkan menjadi Rusia pada tahun 1991. falsafah pers yang dianut Indonesia yang sistem politiknya (sekarang) demokratis berlainan dengan falsafah pers yang dianut Myanmar yang militeristis. (Kusumaningrat, 2006:17-18)

 

Teori tentang pers ditulis dan dikemukakan oleh Siebert, Peterson, dan Schramm dalam bukunya yang berjudul Four Theories Of Press dengan maksud membagi sistem pers di dunia menjadi empat kategori. Namun kesemuanya merupakan Teori Normative yang berasal dari pengamatan, bukan dari hasil uji dan pembuatan hipotesis dengan menggunakan metode ilmu sosial. Berikut ini merupakan penjelasan dari keempat teori itu yang dikutip dari berbagai sumber {(Effendi, 2004:62-63),(Bungin, 2007:289-292),(Nurudin, 2004:72-76),(Tankard & Severin, 2005:373-383),(Ardianto, 2005:54-60)}

 

1.      Authoritarian Press (pers otoriter)

 

Teori otoriter adalah pers yang mendukung dan menjadi kepanjangan tangan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa dan melayani negara. Teori ini muncul setelah mesin cetak ditemukan dan menjadi dasar perkembangan pers komunis soviet. Dikenal sebagai sistem tertua yang lahir sekitar abad 15-16 pada masa pemerintahan absolut. saat itu , apa yang disebut kebenaran (truth) adalah milik beberapa gelintir penguasa saja. Karena itu fungsi pers adalah dari puncak turun kebawah.

 

Ketika dasar dan teori pers pertama mendukung dan menjadi kepanjangan tangan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa dan melayani negara. Mesin cetak harus memiliki izin dan dalam beberapa kondisi harus mendapat hak ijin pemakaian khusus dari kerajaan atau pemerintah agar bisa digunakan dalam penerbitan. Melalui penerapan hak khusus, lisensi, sensor langsung, dan peraturan yang diterapkan sendiri dalam tubuh serikat pemilik mesin cetak, indvidu dijauhkan dari kemungkinan mengkritik pemerintah yang berkuasa. Dalam sistem otoriter, pers bisa dimiliki baik secara publik maupun perorangan, namun demikian, tetap dianggap sebagai alat untuk menyebarkan kebijakan pemerintah. Pers lebih digunakan untuk memberi informasi kepada rakyat mengenai apa yang penguasa pikirkan, apa yang mereka inginkan, dan apa yang harus didukung oleh rakyat. Berbagai kejadian yang akan diberitakan dikontrol oleh pemerintah karena kekuasaan raja sangat mutlak. Negara dengan raja sebagai kekuatan adalah pusat segala kegiatan. Oleh karena itu, individu tidak penting, yang lebih penting adalah negara sebagai tujuan akhir individu. Benito Mussolini (Italia) dan Adolf Hitler (Jerman) adalah dua penguasa yang mewarisi sistem pers otoriter.

 

Saat ini penyensoran, baik oleh pemerintah maupun swasta, masih hidup dan berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk yang menyatakan yang menganut demokrasi. Misalnya perselisihan yang sering terjadi antara wartawan dengan pemerintahan Singapura yang terkenal dengan kontrol media yang ketat dimana petugas berwenang melakukan sensor atau pengeditan pada program dan pengeditan. Harian seperti Asian Wall Street Journal, Far Eastern Economic Review, dan International Herald Tribune merupakan harian yang pernah berselisih dengan pemerintah Singapura, dan harus membayar denda serta menghadapi kontrol yang ketat.

 

2.      Libertarian Press (pers liberal)

 

Sistem pers liberal (libertarian) berkembang pada abad ke 17-18 sebagai akibat munculnya revolusi industri, dan adanya tuntutan kebebasan pemikiran di negara barat yang disebut aufklarung (pencerahan). Teori ini berkembang sebagai dampak dari masa pencerahan dan teori umum tentang rasionalisasi serta hak-hak alamiah dan berusaha melawan pandangan yang otoriter. Esensi dasar sistem ini memandang manusia mempunyai hak asasi dan meyakini bahwa manusia akan bisa mengembangkan pemikirannya secara baik jika diberi kebebasan.

 

 Manusia dilahirkan sebagai makhluk bebas yang dikendalikan akal dan bisa mengatur sekelilingnya untuk tujuan yang mulia. Kebebasan adalah hal yang utama untuk mewujudkan esensi dasar itu, sedangkan control pemerintah dipandang sebagai menifestasi “pemerkosaan” kebebasan berpikir. Oleh karena itu, pers harus diberi tempat yang sebebas-bebasnya untuk mencari kebenaran. Kebenaran akan diperoleh jika pers diberi kebebasan sehingga kebebasan pers menjadi tolak ukur dihormatinya hak bebas yang dimiliki oleh manusia.

 

Libertarian theory menjadi dasar modifikasi social responsibility theory, dan merupakan kebalikan dari Authoritarian Theory dalam hal hubungan posisi manusia terhadap negara. Manusia tidak lagi dianggap bebas untuk dipimpin dan diarahkan. Kebenaran bukan lagi milik kodrati manusia. Dan pers dianggap partner dalam mencari kebenaran. Untuk selama dua ratus tahun, pers Amerika dan Inggris menganut teori liberal ini, bebas dari pengaruh pemerintah dan bertindak sebagai Fourth Estate (kekuasaan keempat) dalam proses pemerintahan, setelah kekuasaan pertama lembaga eksekutif, kekuasaan kedua lembaga legislatif, dan kekuasaan ketiga lembaga yudikatif.

 

Teori liberal pers berkembang di Inggris selama abad ke 18 tetapi tidak diperbolehkan dijalankan di koloni Inggris di Amerika Utara sampai putusnya hubungan dengan Negara induk tersebut. Setelah tahun 1776, teori ini diimplementasikan diseluruh wilayah yang lepas dari pemerintahan colonial dan secara resmi diadopsi dengan adanya Amandemen pertama pada piagam Hak Asasi Manusia baru yang ditambahkan ke dalam Undang-undang dasar. Dari tulisan Milton, Locke, dan Mill dapat dimunculkan sebagai pemahaman bahwa pers harus mendukung fungsi membantu menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintah sekaligus sebagai media yang memberikan informasi, menghibur, dan mencari keuntungan. Di bawah teori liberal, pers bersifat swasta, dan siapaun yang mempunyai uang yang cukup dapat menerbitkan media. Media dikontrol dalam dua cara. Dengan beragamnya pendapat “proses pembuktian kebenaran” dalam “pasar bebas gagasan” akan memungkinkan individu membedakan mana yang benar dan yang salah. Demikian pula dengan sistem hokum yang memiliki ketentuan untuk menindak tindakan fitnah, tindakan senonoh, ketidaksopanan, dan hasutan dalam masa peperangan.

 

On Liberty, perwujudan terbaik dan ringkas dari gagasan mendukung ”pers bebas”, diterbitkan pada pertengahan abad 19 oleh John Stuart Mill. Pada bab 2 buku ini, Mill berpendapat bahwa kalau kita mematikan opini, maka mati pula kebenaran. Teori liberal mengatakan bahwa manusia dapat membetulkan kesalahannya, namun hanya bila ada kemungkinan atau kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat agar fakta dan kebenaran akhirnya bisa terlihat. Mill berpendapat bahwa satu-satunya cara manusia agar bisa memahami segala sesuatu secara utuh adalah dengan mendengar berbagai pendapat orang tentang hal tersebut. Teori liberal dengan paham kebenarannya yang diterima secara luas, berguna dan terus berkembang sampai akhirnya revolusi industri juga mempengaruhi dunia penerbitan dan penyiaran. Ketika teknologi memungkinkan distribusi koran dengan luas dan cepat, nilai ekonomi produksi masal menjadi sangat penting.

 

Perusahaan penerbit koran mulai membeli atau bergabung dengan penerbit yang kecilsampai akhirnya kini banyak kota yang memiliki lebih dari satu surat kabar yang bersaing satu sama lain. Hal ini menyebabkan banyak orang, baik di dalam maupun luar media, mulai mempertanyakan manfaat teori liberal dalam masyarakat yang demokratis. Saat ini pandangan yang tidak populer walaupun penting sulit untuk diterima. Selain itu, psikologi abad 20 telah menunjukkan bahwa manusia tidak selalu berhubungan dengan informasi dengan cara yang tampak rasional. Rasionalisasi sendiri adalah usaha untuk memberikan penjelasan yang masuk akal untuk tindakan yang tidak masuk akal. Pendapat seperti itu membantah filosofi ”manusia rasional” yang menjadi dasar teori liberal.

 

3.      Social Responsibility Press (pers tanggung jawab sosial)

 

Muncul pada abad ke 20 sebagai protes terhadap kebebasan mutlak dari libertarian yang mengakibatkan kemerosotan moral masyarakat. Di abad ini, ada gagasan yang berkembang bahwa media satu-satunya yang dilindungi piagam hak asasi manusia, harus memenuhi tanggung jawab sosial. Teori tanggung jawab sosial, yang merupakan gagasan evolusi praktisi media, dan hasil kerja komisi kebebasan pers (Comission on Freedom of The Press), berpendapat bahwa selain bertujuan untuk memberikan informasi, mengibur, mencari untung (seperti hal teori liberal), juga bertujuan untuk membawa konflik ke dalam arena diskusi.

 

Teori tanggung jawab sosial mengatakan bahwa, setiap orang yang memiliki suatu yang penting untuk dikemukakan harus diberikan hak dalam forum, dan jika media tidak dianggap memenuhi kewajibannya, maka ada pihak yang harus memaksanya. Dasar pemikiran sistem ini adalah sebebas-bebasnya pers harus bisa bertanggung jawab kepada masyarakat tentang apa yang diaktualisasikan.

 

Sistem ini muncul di Amerika Serikat ketika apa yang telah dinikmati oleh pers Amerika selama dua abad lebih, dinilai harus diadakan pembatasan atas dasar moral dan etika. Penekanan pada tanggung jawab sosial dianggap penting untuk menghindari kemungkinan terganggunya ketertiban umum. Menurut Peterson, “kebebasan pers harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat guna melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern selama ini.” Sistem ini juga lebih menekankan kepentingan umum dibanding dengan kepentingan pribadi. Social Responsibility muncul di negara-negara nonkomunis dan sering juga disebut sebagai new libertarianism.

 

Di bawah teori ini, media dikontrol oleh pendapat masyarakat, tindakan konsumen, kode etik profesional, dan dalam hal penyiaran, dikontrol oleh badan pengatur mengingat keterbatasan teknis pada jumlah saluran frekuensi yang tersedia.  Selama bertahun-tahun di Amerika ada kecenderungan untuk melakukan “deregulasi” bidang penyiaran. Alasannya adalah dengan adanya teknologi beru seperti TV kabel dan siaran berdaya rendah, saat ini ada cukup banyak saluran yang tersedia dalam tiap komunitas sehingga aturan yang ada tidak diperlukan lagi.

 

Teori tanggung jawab memunculkan banyak perbedaan pendapat mengenai siapa yang memastikan kalau media bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bagaimana memutuskan apakah suatu pendapat cukup penting untuk diberi cukup ruang dan waktu dalam media. Dulu komisi Hutchins (komisi kebebasan pers) melihat bahwa media jarang mengaitkan berita-beritanya dalam masalah yang betul-betul mempengaruhi pemirsa/pembacanya. Saat ini kita melihat beberapa pengecualian. Misalnya, pada awal tahun 1999, New York Times menerbitkan “Global Contagnion” sepanjang 26.000 kata dan dibuat kata dan dibuat dalam empat seri untuk membahas krisis keuangan dunia (15-18 februari). Kritik lainnya terhadap pers yang diungkap komisi Hutchins adalah kurangnya tindak lanjut atas suatu kejadian. Di sinilah banyak media menjalankan produk baru. Banyak masalah media berhubungan dengan pendidikan reporter dan editornya dan kurang persiapan sebelum melaksanakan tugas. Hal ini menjadi perhatian komisi baik dulu maupun sekarang. Reporter dan editor sering kali melakukan kesalahan ketika harus memberitakan fakta yang berhubungan dengan matematika, ilmu pengetahuan, sejarah, dan geografi. Kesalahan faktual yang jelas terlihat akan menimbulkan keraguan pada keakuratan keseluruhan laporan. Jika reporter dan editor tidak dapat menyajikan fakta yang jelas dan benar, apakah pembaca dan pemirsa dapat percaya bahwa fakta yang lebih rumit dapat disajikan benar? Akibatnya timbul keraguan pada kredibilitas media yang semakin dan memang selalu rendah.

 

4.      Soviet Communist Press (pers komunis Soviet)

 

Teori pers komunis social baru tumbuh dua tahun setelah revolusi oktober 1917 di Rusia dan berakar pada teori pers authoritarian. Berkembang karena munculnya Negara Uni Soviet yang berpaham komunis pada awal abad ke-20. Sistem ini dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx tentang perubahan sosial yang diawali oleh Dialektika Hegel (mengatakan bahwa tak ada bidang-bidang realitas maupun bidang-bidang pengetahuan yang terisolasi/berdiri sendiri; semua saling terkait dalam satu gerak penyangkalan dan pembenaran. Sesuatu itu hanya benar apabila dilihat dengan seluruh hubungan).

 

Pers dalam sistem ini merupakan alat pemerintah atau partai dan menjadi bagian integral negara. Pers menjadi alat atau organ partai yang berkuasa (partai komunis Uni Soviet/PKUS). Dengan demikian, segala sesuatu ditentukan oleh negara (partai). Kritik diijinkan sejauh tidak bertentangan dengan ideologi partai. Media massa melakukan yang terbaik untuk partai yang ditentukan oleh pemimpin PKUS. Bagi Lenin (penguasa Soviet pada waktu itu) pers harus melayani kepentingan kelas dominan dalam masyarakat, yakni proletar. Pers harus menjadi collective propagandist,  collective agitator, collective organizer. Adapun kaum proletar diwakili oleh partai komunis.

 

Fungsi pers adalah indoktrinasi massa, pendidikan atau bimbingan massa yang dilancarkan partai. Ini juga diakui Stalin, pemimpin sesudah Lenin. Teori totaliter soviet merupakan perubahan dari teori otoriter pers pada negara-negara yang berhaluan komunis. Sistem pers ini menopang kehidupan sistem sosialis Soviet Rusia yang dan memelihara pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap segala kegiatan sebagaimana biasanya terjadi dalam kehidupan komunis. Sebab itu, di negara tersebut tidak terdapat pers bebas, yang ada hanya pers pemerintah. Segala sesuatu yang memerlukan keputusan dan penetapan umumnya dilakukan oleh para pejabat pemerintah sendiri. Dengan bubarnya negara Uni Republik Sosialis Soviet pada 25 desember 1991 yang kini menjadi negara persemakmuran, negara tersebut sekarang telah melepaskan sistem politik komunisnya.

 

Dengan demikian, kini teori pers komunis praktis hanya dianut oleh RRC karena negara yang dulu berada di bawah payung kekuasaan Uni Soviet pun sekarang ini hampir semua melepaskan sistem politik komunisnya. Perbedaan teori pers ini dibanding dengan teori lain adalah dihilangkannya motif profit (yakni prinsip untuk menutup biaya) media, menomorduakan topikalitas (topikalitas adalah orientasi pada apa yang sedang ramai dibicarakan), jika dalam teori pers penguasa semata-mata orientasinya adalah upaya mempertahankan “status-quo”, dalam teori pers komunis Soviet orientasinya adalah perkembangan dan perubahan masyarakat (untuk mencapai tahap kehidupan komunis).

 

 

PERS  DI  INDONESIA

 

Setiap negara memiliki sistem persnya sendiri-sendiri dikarenakan perbedaan dalam tujuan, fungsi, dan latar belakang sosial politik yang menyertainya. Akibatnya berbeda dalam tujuan, fungsi, dan latar belakang munculnya pers, dan tentunya pula, berbeda dalam mengaktualisasikannya. Nilai, filsafat hidup dan ideologi suatu negara juga telah berperan besar dalam mempengaruhi sebuah pers. Ini juga berarti bahwa sistem yang dikembangkan juga berbeda. Salah satu alasan kenapa kiat perlu mempelajari berbagai macam sistem pers adalah untuk mengetahui sekaligus melakukan perbandingan antarsistem pers. Disamping itu pula agar kita menjadi tahu dimana posisi sistem pers Indonesia.

 

Indonesia termasuk dalam sistem pers tanggung jawab sosial. Ini tidak hanya dilihat dari istilah “kebebasan pers yang bertanggung jawab” seperti yang kita kenal selama ini.Namun berbagai aktualisasi pers pada akhirnya harus disesuaikan dengan etika dan moralitas masyarakat. Salah satu bukti bahwa ada pers yang tidak menerapkan sistem tersebut pernah dialami oleh tabloid Monitor. Tabloid ini digugat keberadaannya karena tidak menjadikan tolak ukur masyarakat sebagai referensi utama. Artinya, di masyarakat ada suatu moralitas dan etika yang dikembangkan dan diyakini tetapi tetap dilanggar. Apa yang diberitakan pers harus bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Adapun tanggung jawab itu ada satu dasar ideologi yang diyakini, yakni pancasila. Pancasila harus dijadikan acuan dalam perilaku pers. (Nurudin, 2007:69-75)

 

Secara historis, era kebebasan pers di Indonesia ditandai enam perkembangan yang disebut sebagai fenomena delegitimasi rezim orde baru pada periode tahun 1996-1998 yang digambarkan sosiolog Thamrin Amal Tamagola (1999) berikut :

1)      Munculnya krisis ekonomi secara nasional dan krisis kepercayaan terhadap rezim Soeharto sehingga setiap gerak dan jargon pembangunan yang muncul dari kabinet cenderung disikapi skeptis. Rezim Soeharto dan kroni-kroninya kewalahan menghadapi melorotnya nilai tukar rupiah yang diikuti krisis harga sembako. Kebijakan karitatif seperti program jaring pengaman sosial (JPS) yang tidak merata dan dikorup memicu gelombang protes sosial.

2)      Munculnya sistem komunikasi alternatif dalam masyarakat, melibatkan pers underground, rumors, jaringan komunikasi interpersonal, internet yang menjadi “teknologi pembebasan” dan secara internasional mampu membangun solidaritas anti KKN, menyeimbangkan arus informasi yang sebelumnya didominasi kekuatan pemodal dan penguasa “istana”.  Salah satu situs yang tercatat fenomenal adalah apakabar yang beroperasi di AS.

3)      Munculnya aktifisme, resistensi jurnalis serta organisasi alternatif di luar PWI yang telah dikooptasi orde baru seperti aliansi jurnalis independen dan PWI reformasi. Organisasi pers mahasiswa bergerak lebih agresif membaur dengan elemen gerakan jalanan.

4)      Munculnya politik bahasa tandingan frame yang memiliki bobot pesona spiritual. Dari pembangunan ke demokrasi, hak asasi manusia, keadilan. Pembangunan menjadi istilah yang negatif akibat kegagalan pengusung istilah itu mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan yang terjadi sentralisasi dan monopolisasi yang memicu gerakan anti pelanggaran HAM.

5)      Resistensi pembaca dan pemirsa melalui pengembangan etnometodologi (kemampuan reading between the line atau reading between the lies). Kemampuan masyarakat mencurigai berbagai kepentingan sepihak dibalik setiap pernyataan bombastis yang dikemukakan aparat pemerintah di semua tingkatan.

Ancaman terbesar kebebasan pers di Indonesia adalah kekuatan elit politik (di pemerintahan dan parpol) yang tak percaya bahwa sistem pers yang terbuka, yang mendorong arus informasi mengalir bebas dapat membawa kebaikan bagi masyarakat dan negara. Ancaman itu muncul dalam dua bentuk.

  1. Institusionalisasi kewenangan fasilitatif negara dalam menjamin kebebasan pers dengan menggunakan instrumen birokrasi.
  2. Tradisi spinning atau penggunaan media oleh pemiliknya untuk tujuan pragmatis pada kurun waktu tertentu, misalnya menjadi media dan jurnalis sebagai humas parpol dalam musim pemilu 2004.

 

Wajah media massa amat ditentukan oleh interaksi duabelah pihak. Pertama, masyarakat selaku konsumen dan produsen peristiwa. Kedua, jurnalis selaku mediator dan aktor dalam sistem komunikasi massa modern. Menjalankan fungsi penyedia informasi aktual ke sektor institusi dan individu dalam lingkup sosial, jurnalis memiliki keterikatan pada norma-norma yang secara yuridis dan kultural dianut masyarakat serta diakui sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati dan penuhi. Ditengah tuntutan itu, jurnalis dan masyarakat saling berinteraksi dalam ruang publik yang di Indonesia belum cukup kondusif bagi penghormatan atas eksistensi kedua belah pihak. Berikut adalah sejumlah isu krusial yang dihadapi jurnalis Indonesia sejak profesionalisme, kesejahteraan hingga ancaman  kekerasan :

-   Kasus Kekerasan terhadap wartawan yang terus menerus terjadi dan banyak yang belum terselesaikan proses peradilannya.

-   Problem pers mahasiswa soal ketergantungan pada pimpinan kampus dan personil yang tidak bisa terikat dalam manajemen yang hanya dikendalikan oleh sekedar komitmen.

-   Hal-hal yang berbau pornaografi di media dan belum jelas kode etiknya.

-   Pekerjaan jurnalistik di lapangan mengandung Bias gender.

-   Independensi jurnalis dan organisasinya.

(Masduki, 2003:149-150)

 

Mashuri, S.H sewaktu menjabat sebagai penerangan menawarkan teori pers baru, yakni teori pers pancasila. Baik pihak Departemen Penerangan, Serikat Pers, maupun Persatuan Wartawan Indonesia, sama-sama menyatakan bahwa pers di Indonesia adalah bebas tapi bertanggung jawab.dalam hubungan ini, Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan mengakui bahwa dalam menafsirkan bebas dan bertanggung jawab sering terdapat kesulitan, sampai dimana batas kebebasan dan sampai dimana batas tanggung jawab. Dalam suasana kesulitan itu, Dewan Pers yang diketuai oleh Mashuri, S.H pada tanggal 1 desember 1974 telah mengeluarkan keputusan dewan pers No. 79/XIV/1974 tentang pedoman pembinaan Idiil Pers, yang antara lain menyebutkan bahwa kebebasan pers di Indonesia berlandaskan, masing-masing seginya di bawah ini :

  1. Idiil                               : Pancasila
  2. Konstitusional               : UUD’45 dan Tap MPR
  3. Strategis                       : GBHN
  4. Yuridis             : UU No. 11 th. 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok peserta                                   segenap peraturan pelaksanaannya.
  5. Kemasyarakatan           : Tata nilai sosial yang berlaku pada masyarakat Indonesia.
  6. Etis                               : Norma-norma kode etik profesional. (Effendi, 2004:63)

 


DAFTAR PUSTAKA

 

Ardianto, Elvinaro, Lukiati Komala Erdinaya. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Jakarta: Simbiosa Rekatama Media, 2005.

Bungin, Burhan. Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Kominikasi di Masyarakat. Jakarta: Kencana, 2006.

Effendi, Onong Uchjana. Dinamika Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Kusumaningrat, Hikmat, Purnama Kususmaningrat. Jurnalistik Teori dan Praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Masduki. Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Yogyakarta: UII Pers, 2003.

Nurudin. Sistem Komunikasi Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Ritzer, George. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Severin, Werner J., James W. Tankard, Jr. Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa. Jakarta: Kencana, 2005.


MAKALAH KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA

EMPAT TEORI PERS

Dosen Pengampu Bpk. Anang Hermawan S.Sos

 

 

 

 

Disusun Oleh :

NURUL JANNATI ROCHMAH

06 331 094

 

Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2007

 

About these ads

Satu Tanggapan to “empat teori pers”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: